Usulan Wako Zulmaeta untuk Rehab 100 RTLH dalam Upaya Turunkan Kasus TBC di Payakumbuh

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, baru-baru ini mengajukan rencana untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Kesehatan RI. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan angka kasus tuberkulosis (TBC) di wilayahnya. Kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks TBC, sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal, dan Zulmaeta menyoroti pentingnya perbaikan RTLH sebagai salah satu solusi.
Pentingnya Rehabilitasi RTLH dalam Penanganan TBC
Pada acara kuliah umum di Aula Prof. Dr. M. Syaaf Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Zulmaeta menyampaikan usulan tersebut di hadapan Wakil Menteri Kesehatan RI. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kasus TBC di Payakumbuh, yang sebagian besar dialami oleh warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Untuk mempercepat penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kami mengajukan 100 paket rehabilitasi RTLH. Hal ini penting karena banyak kasus TBC berawal dari kondisi rumah yang buruk,” ungkap Zulmaeta. Dia menegaskan bahwa penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan layanan kesehatan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal warga.
Intervensi Lingkungan untuk Meningkatkan Kesehatan
Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya dari kelompok desil 1 hingga 4. Zulmaeta menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa penderita TBC yang tinggal di rumah yang tidak layak mendapatkan bantuan rehabilitasi. Ini adalah langkah penting agar upaya penanganan TBC dapat berjalan maksimal.”
Definisi rumah tidak layak huni tidak hanya mencakup aspek fisik bangunan, tetapi juga mencakup faktor kesehatan seperti pencahayaan, sirkulasi udara, dan adanya pencemar yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuni. Dengan meningkatkan kualitas tempat tinggal, diharapkan dapat mengurangi risiko penularan TBC di masyarakat.
Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Kesehatan
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kuat sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. “Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang unggul jika SDM kita lemah? Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan berbagai program untuk memastikan masyarakat mendapatkan gizi yang baik dan layanan kesehatan yang memadai,” tegasnya.
Program-program tersebut termasuk pemberian makanan bergizi gratis, bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Benyamin juga mengungkapkan pentingnya pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap di daerah untuk mendukung kesehatan masyarakat.
Pentingnya Pemantauan Kesehatan oleh Kepala Daerah
Selain itu, Benyamin mendorong kepala daerah untuk aktif terjun ke lapangan, guna memantau kondisi kesehatan masyarakat, termasuk kecukupan gizi. “Saat ini, terdapat 25.037 penderita TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang teridentifikasi. Di Payakumbuh sendiri, tercatat 709 kasus TBC, dengan hanya 57 persen yang terdeteksi, yaitu 404 orang,” jelasnya.
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak penderita TBC berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, Benyamin memastikan bahwa anggaran untuk rehabilitasi rumah akan disediakan, sebagai bagian dari strategi memutus rantai penularan TBC.
Dukungan untuk Memerangi TBC
“Kami ingin segera menyelesaikan masalah TBC ini agar masyarakat terbebas dari penyakit tersebut,” tambahnya. Dalam konteks yang lebih luas, Rektor Universitas Andalas menjelaskan bahwa kampus berkomitmen untuk mendukung penguatan sektor kesehatan melalui riset dan pengabdian masyarakat. Dia menggarisbawahi bahwa TBC masih menjadi tantangan besar, mengingat Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.
“Misi kita adalah membebaskan Sumatera Barat dan Indonesia dari TBC. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat untuk melengkapi fasilitas dan memperkuat penanganan penyakit ini,” tutupnya. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan angka kasus TBC dapat segera ditekan, dan masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih sehat.