Mendagri Tito dan Menteri PKP Maruarar Sirait Evaluasi Pembangunan 457 Program BSPS di Humbahas

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait bertujuan untuk menilai secara langsung perkembangan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), yang umum dikenal sebagai program bedah rumah. Kegiatan ini mencakup evaluasi terhadap 457 unit rumah di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang dinilai tidak layak huni, termasuk 57 di antaranya yang merupakan rumah adat.

Pentingnya Program BSPS dalam Pembangunan Perumahan

Program BSPS memiliki peran yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Ia mendorong semua pihak, termasuk masyarakat, untuk aktif melakukan pengawasan, memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Saya ingin agar masyarakat dan stakeholder ikut serta dalam mengawasi program bedah rumah. Jika ada indikasi tindakan pungutan liar (pungli), masyarakat diminta untuk melaporkan kepada pihak berwenang atau melalui call center yang telah disediakan,” ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

Transparansi dan Bebas Biaya

Maruarar menjelaskan bahwa program BSPS ini tidak akan membebankan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) maupun pajak penghasilan (PPH) kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, tukang becak, dan petani yang berpenghasilan di bawah upah minimum.

• BPHTB dan PPH tidak dikenakan kepada penerima manfaat.
• Program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
• Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan.
• Masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan.
• Pengaduan dapat disampaikan melalui call center yang disediakan.

Komitmen untuk Pembangunan Rumah Adat

Lebih lanjut, Ara menekankan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian PKP juga akan memperhatikan pembangunan rumah adat. Pada tahun 2026, dari total 457 unit rumah yang akan dibedah di Humbahas, 57 unit di antaranya merupakan rumah adat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melestarikan budaya sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Kementerian PKP menargetkan untuk melakukan bedah rumah di seluruh Indonesia sebanyak 400 ribu unit pada tahun 2026, dengan total anggaran sekitar Rp 9 triliun. Program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 25 ribu orang,” tambahnya.

Percepatan Pembangunan di Humbahas

Menteri Maruarar berharap kepada Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, untuk segera mempercepat progres pembangunan program BSPS di wilayah tersebut. Ara menekankan pentingnya pelaksanaan program ini dan menetapkan tenggat waktu yang jelas.

“Saya akan menagih komitmen bupati pada bulan April 2026. Jika ada kendala di lapangan, silakan laporkan kepada saya. Masyarakat juga harus proaktif melaporkan jika ada praktik pungli dalam pelaksanaan di lapangan,” tegas Ara.

Apresiasi Mendagri terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian PKP dalam mewujudkan program presiden terkait penyediaan rumah layak huni. Ia menekankan bahwa program bedah rumah merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Program nasional untuk bedah rumah yang tidak layak huni menjadi layak adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan akses perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah. Ini adalah program yang sangat penting,” jelas Tito.

Penilaian terhadap Pengentasan Kemiskinan

Mendagri menjelaskan bahwa penilaian terhadap upaya pengentasan kemiskinan di suatu daerah akan dilihat dari seberapa besar bupati dapat menekan angka kemiskinan. Hal ini akan menjadi indikator capaian prestasi di masing-masing daerah.

“Di 18 kabupaten yang terdampak bencana, termasuk Humbahas di Sumatera Utara, saya memberikan perhatian khusus terhadap penanganan dan pemulihan. Saya sangat mengapresiasi kekompakan antara Bupati dan Forkopimda dalam menangani masalah ini, yang menunjukkan hasil positif di Humbahas,” tambahnya.

Data dan Permasalahan Perumahan di Humbahas

Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, melaporkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 9.047 kepala keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah. Selain itu, terdapat 6.400 unit rumah yang tidak layak huni dari total populasi sekitar 257 ribu orang. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya program BSPS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Harapan Masyarakat terhadap Program BSPS

Kehadiran rombongan Menteri PKP dan Mendagri di Humbahas disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat setempat. Bupati Oloan menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut dan mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk kemajuan pembangunan di daerahnya.

“Kami berharap agar di masa mendatang, kuota untuk program bedah rumah dapat ditingkatkan sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Bupati Oloan.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, diharapkan program BSPS dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan hunian yang layak bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.